Pasuruan – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan untuk mengajukan tambahan anggaran pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) akhirnya kandas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan menolak usulan tersebut dengan alasan yang cukup mengejutkan dan tak terduga.
Usulan Tambahan Anggaran
Pemkot Pasuruan sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran pemeliharaan PJU untuk tahun 2025. Hal ini dinilai mendesak mengingat banyak lampu jalan yang tidak berfungsi di sejumlah titik, mulai dari jalan protokol hingga kawasan pemukiman.
Menurut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan, kerusakan PJU kerap dikeluhkan warga karena mengganggu kenyamanan dan meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas pada malam hari.
“Kami berharap ada tambahan anggaran agar perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan menyeluruh,” ungkap seorang pejabat Dishub.
Penolakan dari DPRD
Namun, usulan tersebut ditolak DPRD Kota Pasuruan. Alasan penolakan bukan sekadar soal besarnya nominal, melainkan temuan bahwa pemeliharaan PJU selama ini dianggap tidak transparan dan cenderung boros anggaran.
Ketua Komisi II DPRD menegaskan, laporan penggunaan anggaran sebelumnya tidak jelas dan banyak pekerjaan pemeliharaan yang dinilai tidak maksimal.
“Banyak lampu jalan yang masih padam meski disebut sudah diperbaiki. Kami tidak bisa menyetujui tambahan anggaran kalau pola pemeliharaannya masih seperti ini,” tegasnya.
Baca juga: Bocah Tewas Tenggelam di Sungai pada Ulang Tahun Sang Ibu
Sebab Mengejutkan: Ada Indikasi Penyalahgunaan
Yang membuat publik terkejut, DPRD juga mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran PJU sebelumnya. Dari hasil evaluasi, beberapa kontrak pemeliharaan tidak sesuai realisasi di lapangan.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Kami menemukan indikasi bahwa ada pekerjaan fiktif atau setidaknya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Oleh karena itu, penambahan anggaran jelas tidak bisa diterima,” lanjut salah satu anggota dewan.
Warga Pasuruan Kecewa, tapi Dukung Transparansi
Meski kecewa dengan kondisi PJU yang masih banyak mati, sebagian warga mendukung langkah DPRD untuk menolak tambahan anggaran jika pengelolaannya tidak jelas.
“Kalau hanya ditambah anggaran tapi lampu jalan tetap padam, itu sama saja bohong. Kami ingin perbaikan nyata, bukan sekadar angka di laporan,” kata Ahmad, warga Kelurahan Purworejo.
Rencana Evaluasi Menyeluruh
Menanggapi penolakan tersebut, Pemkot Pasuruan menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan PJU. Wali Kota menegaskan pihaknya akan memperbaiki manajemen agar ke depan lebih transparan dan tepat sasaran.
“PJU sangat vital bagi keamanan dan kenyamanan warga. Kami akan pastikan ada pembenahan, termasuk dalam hal pengawasan dan pengelolaan anggaran,” ujar Wali Kota.
Harapan ke Depan
Penolakan ini menjadi pelajaran penting bagi Pemkot Pasuruan agar lebih hati-hati dalam mengelola anggaran publik. DPRD menegaskan siap memberikan dukungan, asalkan pemeliharaan dilakukan secara profesional dan terbuka.
“Bukan berarti kami menolak pembangunan, tapi setiap rupiah harus jelas penggunaannya. Warga berhak tahu,” tutup Ketua DPRD Kota Pasuruan.
