Satpol PP Kota Pasuruan Optimalkan Pendataan PKL via Kelurahan untuk Penertiban Lebih Humanis
Pasuruan – Guna menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pasuruan meluncurkan program pendataan PKL berbasis kelurahan. Inisiatif ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha mikro masyarakat.
Mekanisme Pendataan Terkini
-
Identifikasi Lapangan
-
Petugas kelurahan mendata:
✓ Jumlah PKL di wilayahnya
✓ Jenis usaha
✓ Lokasi berjualan saat ini
✓ Status kepemilikan izin
-
-
Klasifikasi PKL
-
PKL Terdaftar: Sudah memiliki izin
-
PKL Tidak Terdaftar: Belum berizin
-
PKL Bermasalah: Menghalangi jalan umum/fasilitas publik
-
-
Pembagian Zona
-
Zona Hijau: Diperbolehkan berjualan dengan syarat
-
Zona Merah: Wajib direlokasi
-
Tahapan Penertiban
-
Fase Sosialisasi (Juni-Juli 2024):
Penyuluhan ke PKL tentang peraturan dan zona yang ditetapkan -
Fase Pendataan (Agustus 2024):
Pemetaan digital seluruh PKL oleh petugas kelurahan -
Fase Eksekusi (September 2024):
Relokasi bertahap PKL di zona merah ke pasar rakyat dan lokasi yang disediakan pemkot
Solusi yang Ditawarkan
✔ Pemberian izin gratis bagi PKL yang memenuhi syarat
✔ Pembangunan pasar kaget di 3 titik strategis
✔ Pelatihan kewirausahaan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM
Respons Stakeholder
Kepala Satpol PP Pasuruan, Arief Budiman:
“Data dari kelurahan akan menjadi basis kebijakan. Kami tidak lagi melakukan penertiban represif, tapi melalui pendekatan partisipatif.”
Ketua Asosiasi PKL Pasuruan, Sutrisno:
“Kami apresiasi langkah ini asalkan ada kepastian lokasi berjualan yang layak.”
Target 2024
-
80% PKL terdata dan tersistem
-
Pengurangan 50% PKL di trotoar jalan protokol
-
Peningkatan pendapatan PKL yang direlokasi
#PKLPasuruan #SatpolPPHumanis #TertibBerkelanjutan #UMKMKuat
Dukung program ini dengan melapor ke kelurahan jika melihat PKL belum terdata!
Bagaimana pendapatmu tentang pendekatan baru ini? Apakah solusi zonasi bisa efektif?
